Senin, 27 Jul 2026 17:03 WIB

Gubernur Khofifah Diganjar Anugerah Pemimpin Perubahan

  • Penulis : Jajeli Rois
  • | Selasa, 10 Des 2019 15:36 WIB
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memberikan Anugerah Pemimpin Perubahan dari KemenPAN RB kepada Gubernur Khofifah di Jakarta
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memberikan Anugerah Pemimpin Perubahan dari KemenPAN RB kepada Gubernur Khofifah di Jakarta

jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik (KemenPAN RB), Selasa (10/12/2019).

Penghargaan itu diterima Gubernur Khofifah bersama 13 pimpinan kementerian/lembaga/pemda di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin didampingi MenPAN RB Tjahjo Kumolo.

Baca Juga: Gubernur Khofifah Lepas Karnaval Budaya di Alun-Alun Bangkalan, Ini Harapannya

Gubernur Khofifah dinilai memiliki komitmen besar dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan transparan serta berhasil membangun zona integritas secara massif. Hal itulah yang dinilai membuat Pemprov Jatim mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk 6 unit layanan yang sekaligus merupakan pemprov penerima penghargaan terbanyak dari seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

WBK-WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Tahun 2019, Pemprov Jatim untuk pertama kalinya meraih penghargaan WBK dari KemenPAN RB.

Sedikitnya, 6 unit kerja Pemprov Jatim berhak menyandang predikat WBK yaitu masing-masing UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim, UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember Disperindag Prov. Jatim, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim. Selanjutnya, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Prov. Jatim, RSU Haji Surabaya dan RSU Jiwa Menur Surabaya.

Gubernur Khofifah bersama 13 pimpinan kementerian/lembaga/pemda penerima penghargaan Pemimpin Perubahan dari KemenPAN RBGubernur Khofifah bersama 13 pimpinan kementerian/lembaga/pemda penerima penghargaan Pemimpin Perubahan dari KemenPAN RB

"Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan tata kelola pemerintahan yang Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntable-Responsive (CETTAR). Saya ucapkan terima kasih kepada unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK, semoga ini bisa memotivasi dan diikuti oleh unit kerja lainnya. Semoga masyarakat Jawa Timur makin mudah mengakses berbagai layanan publik," ungkap Gubernur Khofifah.

Baca Juga: Khofifah Sebut ALLPACK Surabaya Perkuat Hilirisasi dan Daya Saing IKM

Menurutnya, penghargaan WBK ini merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 21 tahun reformasi. Ia menyebut, Oktober 2019 Laporan Keuangan Pemprov Jatim juga mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Raihan WBK ini berseiring dengan status WTP tersebut. Setelah ini Pemprov Jatim menargetkan predikat sebagai wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)," ujarnya.

Gubernur Khofifah menerangkan, nantinya 6 unit kerja yang meraih WBK akan dijadikan contoh atau role model bagi instansi lainnya di lingkungan Pemprov Jatim. Ia berharap setelah ini seluruh unit kerja Pemprov Jatim menumbuhkan suasana kompetisi untuk bergerak menuju perubahan dan perbaikan menuju birokrasi yang lebih baik, lebih bersih, lebih cepat dan lebih berkualitas dari sisi pelayanan.

Baca Juga: Khofifah Dorong KUPS Naik Kelas melalui Hilirisasi dan Agroforestri Kopi

Meski diakuinya, bahwa untuk meraih predikat penghargaan di bidang ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen dan kemauan untuk melakukan perubahan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Dalam implementasi WBK, dibutuhkan komitmen dari semua pihak mulai kepala daerah beserta seluruh jajarannya. Yang ditunjang dengan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja," paparnya.

Gubernur Khofifah yakin melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Pemprov Jatim, akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga kesejahteraan dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Editor : Narendra Bakrie
Berita Terbaru

Target 100 GW dan Bottleneck Energi Surya Indonesia

Hingga hari ini, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia baru sedikit melampaui 1 gigawatt (GW).

5 Fakta Anak Angkat dan Pacarnya Bunuh Ayah di Nganjuk, Ada Cinta Tak Direstui

Penyidikan juga mengungkap pembunuhan pria oleh anak angkatnya itu diduga telah dirancang beberapa hari sebelumnya.

Oknum Polisi di Blitar Ditangkap Saat Pesta Narkoba

Polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus ini, oknum anggota Polres Blitar Kota sudah dilakukan penahanan.

Wabup Lamongan Harapkan MPLS Jadi Pijakan Menuju Pendidikan Inklusif

MPLS Ramah merupakan pondasi awal bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan.

Prabowo Hadiri Panen Raya Tebu di Malang, Ratusan Petugas Jaga Ketat Rute VVIP

Panen raya dipusatkan di lahan tebu kawasan Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Dusun Krajan, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis.

Beraksi di 20 TKP, Pasangan Jambret Asal Malang Ditangkap Polisi Tulungagung

Sasar pedagang yang hendak pergi ke pasar, salah satu korban meninggal dunia usai dijambret tersangka.