Relokasi Pedagang Mastrip Ditolak Warga

Penulis : CF Glorian
| Sabtu, 22 Des 2018 17:04 WIB

Warga dan pedagang saat adu argumen pemasangan lapak di sisi timur stadion.

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

jatimnow.com - Relokasi sementara pedagang Jalan Mastrip ke Jalan Dr. Wahidin kembali mendapat penolakan oleh warga perumahan Wisma Indah yang ada di sekitar lokasi.

Warga yang sebelumnya memasang banner penolakan, bahkan menghentikan upaya pemasangan lapak. Warga yang tinggal di sebelah timur stadion Soeprijadi tidak sudi jika trotoar depan perumahan dijadikan lahan relokasi pedagang Mastrip.

Adu mulutpun antara warga dan para pedagang tidak terhindarkan. Saling adu argumen diucapkan oleh kedua belah pihak. Satu plethon Dalmas Satsabhara Polres Blitar Kota diterjunkan untuk meredam warga dan pedagang.

Dengan difasilitasi oleh polisi, dua pihak itu bermusyawarah. Hasilnya disepakati jika proses pemasangan lapak pedagang dihentikan sementara.

"Warga itu khawatir sama seperti sebelumnya. Dulu kan sudah dijalan Mastrip terus dipindah (pedagang) tidak mau. Makanya warga sini menolak," kata Ketua RW Soekoco, Sabtu (22/12/2018).

Informasi yang diterima warga, trotoar yang ada di timur stadion awalnya akan dipakai untuk relokasi pedagang pasar Legi. Warga kemudian menolak setelah mengetahui bila lahan itu akan dipakai oleh pedagang Jalan Mastrip.

Selain itu, tenggat waktu relokasi pedagang juga dipertanyakan oleh warga. Sebab secara resmi, belum ada surat edaran dari pemerintah tentang dimulainya tahapan relokasi ke Jalan Dr. Wahidin tersebut.

"Kami juga mempertanyakan kepada pemerintah, itu nanti pedagang Mastrip mau ditaruh dimana? Lha ini kami belum terima kabar, makanya warga juga menolak," pungkas Sukoco.

Belum ada jawaban resmi dari Pemkot Blitar terkait insiden ini. Baik lurah maupun warga setempat juga masih menunggu jawaban dari pemerintah terkait keluhan warga.

"Warga sendiri sudah mengirimkan surat ke Pemkot Blitar terkait warga yang keberatan dengan relokasi ini. Tapi memang sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari pemerintah atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan masalah ini," ucap Lurah Kepanjen Lor, Kusuma Wibawa.