jatimnow.com – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menemukan sejumlah tambak udang yang diduga beroperasi tanpa izin resmi saat melakukan peninjauan di Jalur Lintas Selatan (JLS), Senin (25/5/2026).
Gus Fawait langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambak di kawasan pesisir. Dalam sidak itu, Gus Fawait mengaku terkejut karena aktivitas tambak udang ilegal ini justru berkembang pesat di sepanjang garis pantai.
Baca juga: Disertasi Doktoral Gus Fawait, Teori yang Sudah Diimplementasikan di Jember
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi. Pasalnya, kawasan pesisir tersebut masih tergolong sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, namun terdapat aktivitas ekonomi berskala besar yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar.
“Ini menjadi sebuah ironi. Di satu sisi kawasan ini masuk peta sentra kemiskinan, namun di sisi lain banyak tambak udang ilegal yang beroperasi tanpa kontribusi nyata bagi kesejahteraan warga,” ujarnya.
Menanggapi temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember memastikan akan segera mengambil langkah tegas. Salah satunya dengan membentuk tim gabungan khusus yang melibatkan Satgas Pengentasan Kemiskinan serta tim penataan ruang.
Baca juga: Warga Mayang Jember Syok Temukan Kerangka Manusia Saat Panen Singkong
Tim ini nantinya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan tambak udang, tidak hanya di Kecamatan Gumukmas, tetapi juga di seluruh wilayah pesisir selatan Jember, mulai dari Kencong, Puger hingga wilayah timur.
Selain itu, Pemkab Jember juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna menata kembali aktivitas ekonomi di kawasan pesisir. Fawait menegaskan, ke depan seluruh kegiatan usaha di wilayah tersebut harus memiliki legalitas yang jelas dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh aktivitas ekonomi harus legal dan berdampak pada pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Baca juga: Tidur di Pos Ronda, Motor Warga Digasak Maling di Bangsalsari Jember
Kawasan pesisir selatan Jember juga akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini tengah dalam tahap finalisasi di tingkat kementerian.
Pemkab Jember juga berencana menggandeng TNI Angkatan Laut untuk memperkuat pengawasan dan menjamin keamanan bagi nelayan serta masyarakat pesisir.
Editor : Bramanta