jatimnow.com - Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi BEM Probolinggo Raya Wali Kota Probolinggo, melakukan aksi di depan Kantor Pemkot setempat. Mereka menyoroti kebijakan pengadaan mobil dinas baru di tengah upaya efisiensi anggaran, serta kebijakan pemangkasan honorer guru ngaji yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayuangga, dalam orasinya secara spesifik mengkritik prioritas belanja daerah tersebut.
Baca juga: Tragis! Nenek di Probolinggo Tewas Tertemper Kereta Api Blambangan Ekspres
"Pengadaan mobil dinas di tengah efisiensi anggaran adalah langkah yang kurang tepat. Seharusnya kepentingan masyarakat yang didahulukan. Ini juga menyangkut kesejahteraan guru ngaji dari Rp500 ribu dipangkas menjadi Rp250 ribu. Kami meminta agar dikembalikan," tuturnya, Selasa (5/5/2025).
Merespons desakan tersebut, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menghadapi langsung massa yang menuntut komitmen tertulis melalui penandatanganan pakta integritas. Namun, Aminuddin mengambil posisi tegas untuk tidak menandatangani dokumen tersebut. Keputusan ini didasari pada prinsip bahwa langkah-langkah perbaikan kebijakan sedang dalam proses implementasi secara sistematis melalui jalur formal pemerintahan.
Baca juga: Siswi SD Asal Probolinggo Wakili Jatim di Ajang Duta Anak Indonesia 2026
Aminuddin memberikan klarifikasi bahwa substansi yang dituntut oleh mahasiswa sebenarnya telah masuk dalam agenda prioritas Pemerintah Kota. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan restrukturisasi pada sistem aplikasi BOSDA demi memastikan akurasi distribusi anggaran pendidikan, serta melakukan pemetaan ulang terhadap insentif guru ngaji guna menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil.
"Seperti BOSDA yang sedang diperbaiki aplikasinya agar tepat sasaran, lalu ada gaji guru ngaji yang saat ini masih dibuat peta yang harus menyesuaikan dengan dana, agar tidak seperti dulu, ada yang menerima Rp800 ribu, ada yang Rp400 ribu, ada yang Rp300 ribu. Jadi akan kami buat merata," tuturnya.
Baca juga: Terima SK, DPC PPP Kota Probolinggo Pasang Target Raih Lima Kursi DPRD
Terkait kritik tajam mengenai kendaraan operasional, Wali Kota menegaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan sesuai regulasi. Aminuddin menyatakan kesiapannya untuk terus dipantau oleh publik dan tidak berkeberatan atas rencana aksi lanjutan dari pihak mahasiswa sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
"Termasuk masalah mobil dinas, itu juga sudah selesai. Jadi jika memang masih belum puas dan akan menggelar demo jilid 2, ya silakan, tidak masalah," pungkasnya.
Editor : Bramanta