jatimnow.com - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) mulai menggeser paradigma pertahanan negara dari sekadar kekuatan militer menuju kekuatan identitas. Melalui kunjungan kerja ke Dewan Kesenian Surabaya (DKS) di Balai Pemuda, pada Rabu (29/4), lembaga ini mengumpulkan data strategis guna merumuskan kebudayaan sebagai instrumen geopolitik Indonesia yang lebih gahar di mata dunia.
Deputi Bidang Geopolitik DPN, Dr. Begi Hersutanto, menyatakan bahwa kekuatan sebuah bangsa masa kini sangat bergantung pada kemampuan mengelola soft power.
Baca juga: Mahasiswa UNUSIDA Diajak Siap Hadapi Guncangan Ekonomi Dunia
Menurutnya, ekspresi artistik harus naik kelas menjadi strategi sistematis yang difasilitasi negara, serupa kesuksesan Korea Selatan melalui gelombang K-Pop.
"Indonesia perlu menemukan kembali jati diri melalui jalur kebudayaan. Proses tersebut tidak bisa dibiarkan berjalan alami, melainkan harus dirancang secara terstruktur oleh pemerintah," ujar Begi di hadapan para tokoh seni dan budaya Jawa Timur.
Langkah DPN ini disambut positif oleh Ketua DKS, Chrisman Hadi. Ia menilai landasan hukum pemajuan kebudayaan di Indonesia sebenarnya sudah sangat kokoh. Mulai dari UU Nomor 5 Tahun 2017 hingga Perpres Nomor 114 Tahun 2022, semuanya telah memposisikan budaya sebagai pilar pembangunan.
Chrisman melihat potensi besar DKS sebagai mata rantai kebijakan DPN dalam memperkuat ketahanan nasional. "Kekayaan kultural kita luar biasa. DKS siap menjadi mitra strategis DPN untuk mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan mandat undang-undang pertahanan negara," ucapnya.
Baca juga: Dewan Kesenian Surabaya Laporkan Dugaan Hilangnya Aset Budaya ke Polisi
Selain diplomasi global, forum tersebut menyinggung persoalan akar rumput yang kian mencemaskan: lunturnya identitas nasional. Taufik Hidayat, atau yang akrab disapa Monyong, menyoroti hilangnya kedekatan masyarakat terhadap aksara asal.
Pegiat aksara Jawa itu membandingkan Indonesia dengan negara-negara seperti Jepang atau Thailand yang tetap digdaya karena memegang teguh literasi asli mereka.
"Bangsa lain kokoh karena punya aksara. Kita malah menjauh dari induk aksara sendiri. Harus ada gerakan nyata menghidupkan kembali pemahaman aksara Jawa demi memperkuat fondasi bangsa," kata Monyong.
Baca juga: Menata Kebudayaan dengan Helm Proyek atau Tikar Musyawarah?
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran petinggi DPN, termasuk Marsma TNI Aminto Senisuka dan Laksma TNI R. Firman Noegraha. Dari sisi budayawan, nampak hadir tokoh senior Henry Nurcahyo, pakar pendidikan Isa Anshori, hingga akademisi teater Dr. Indar Sabri.
Seluruh masukan dari ruang diskusi Balai Pemuda ini nantinya bakal dirangkum menjadi rekomendasi khusus bagi Presiden Republik Indonesia.
DPN berkomitmen menjadikan kebudayaan bukan lagi sebagai pelengkap, melainkan agenda strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang kian liar.
Editor : Ali Masduki