jatimnow.com - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadi sorotan. Forum tertinggi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu tak sekadar memilih kepemimpinan baru, tetapi menentukan arah NU ke depan.
Di tengah dinamika menjelang Muktamar NU, isu politik uang mengemuka dan dinilai bisa merusak legitimasi organisasi sejak awal.
Baca juga: Gus Lilur: MBG Pasti Meroket Jika Tanpa Copet
Tokoh muda Nahdliyin, HRM Khallilur R. Abdullah Sahlawiy, mengingatkan agar Muktamar tidak bergeser menjadi arena transaksi kekuasaan. Ia menyebut, sejak awal harus ada garis tegas, yakni politik uang adalah haram dan tidak boleh menjadi bagian dari proses di tubuh NU.
“Penegasan itu bukan sekadar norma, tetapi arah. Dari sini akan terlihat apakah Muktamar berjalan bermartabat atau justru menjadi ruang transaksi yang membahayakan masa depan organisasi,” kata Gus Lilur, Senin (06/4/2026).
Ia meminta seluruh peserta Muktamar menjaga jarak dari praktik tersebut. Tidak menerima, tidak menegosiasikan, dan tidak terlibat dalam distribusi uang, terlebih jika bersumber dari praktik korupsi.
Menurutnya, persoalan tidak berhenti pada etik. Ada risiko hukum yang mengintai jika praktik itu terjadi.
“NU bisa terseret dalam jejaring korupsi, bahkan berpotensi masuk pusaran tindak pidana pencucian uang. Itu konsekuensi nyata dari hubungan uang, kekuasaan, dan hukum,” ujarnya.
Gus Lilur menilai, menerima politik uang sama saja dengan menggadaikan masa depan organisasi. Karena itu, ia mendorong langkah lebih tegas dari Pengurus Besar NU untuk membersihkan struktur dari pihak yang terindikasi terlibat korupsi.
Sorotan juga muncul setelah sejumlah isu yang menyeret nama NU dalam tata kelola kekuasaan, termasuk polemik kuota haji. Dampaknya, kepercayaan publik ikut tergerus.
“Dalam organisasi berbasis moral, persepsi publik adalah modal utama. Muktamar harus menjadi momentum pemulihan, bukan sekadar klarifikasi, tetapi keberanian membersihkan internal,” ucapnya.
Baca juga: Gus Salam Sowan ke Kiai Imjaz Jelang Muktamar NU ke-35
Ia bahkan mengusulkan langkah drastis dengan mencopot pengurus yang terindikasi terlibat korupsi demi menjaga marwah organisasi.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahaya lain yang mengintai, yakni kecenderungan menjadikan NU sebagai kendaraan politik. Banyak aktor kekuasaan masuk dan membangun jejaring, lalu perlahan mengarahkan organisasi sesuai kepentingan mereka.
Penunjukan Syaifullah Yusuf sebagai Ketua OC Muktamar, menurutnya, perlu dibaca dalam konteks tersebut. Ia menegaskan, persoalannya bukan pada figur, melainkan batas antara pengabdian dan pemanfaatan organisasi.
“NU harus menjaga diri agar tidak berubah menjadi alat. Jika independensi hilang, NU tak lagi menjadi penjaga moral bangsa, melainkan bagian dari konfigurasi kekuasaan,” katanya.
Di tengah situasi itu, pertanyaan mendasar mengemuka: siapa yang layak memimpin NU ke depan?
Baca juga: Muktamar NU, Menjaga Sang Pendiri NKRI dari Intervensi
Gus Lilur mendorong agar Muktamar mengembalikan kepemimpinan kepada ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan keteguhan moral, bukan sekadar figur dengan akses politik.
“NU didirikan oleh ulama. Ketika logika politik menggantikan peran ulama, yang hilang bukan hanya arah, tetapi juga ruh organisasi,” ujarnya.
Konferensi Besar NU yang dijadwalkan pada 25 April 2026 disebut sebagai pintu awal untuk menata ulang arah tersebut. Forum itu diharapkan menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat komitmen terhadap integritas.
Pada akhirnya, Muktamar bukan semata soal siapa yang terpilih, tetapi nilai apa yang dimenangkan. Jika integritas yang dijaga, NU tetap berdiri sebagai kekuatan moral. Sebaliknya, jika kepentingan yang dominan, organisasi besar itu berisiko kehilangan arah.
“NU harus kembali pada satu sikap yang tidak bisa ditawar, menolak yang haram, dan menjadikannya sebagai fondasi masa depan yang bersih,” kata Gus Lilur.
Editor : Ali Masduki