jatimnow.com - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tengah menjadi sorotan publik setelah munculnya nama HT, diduga salah satu anggota DPRD Gresik sebagai penerima jaring pengaman sosial (JPS).
Bocornya daftar penerima tersebut setelah seorang netizen menggunggah dokumen berisi daftar calon penerima JPS di salah satu grup Facebook.
Baca juga: Demam Piala Dunia 2026 Warnai MPLS di SMP Muhammadiyah 12 Gresik Kota Baru
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bappeda Gresik Hermanto Sianturi tak menampik jika data itu merupakan data terbuka yang didapat dari Dinas Perikanan. Data itu berisi daftar nama penerima Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pengajuan pupuk petani tambak Tahun 2015.
"Data tersebut belum dipastikan akan mendapat bantuan JPS karena sifatnya masih usulan calon penerima. Nanti masih akan diverifikasi pemdes (pemerintah desa) melalui musdes (musyawarah desa) terlebih dulu," ujar Hermanto, Senin (4/5/2020).
Baca juga: Gandeng Akademisi, PLN Edukasi Petani Gresik Gunakan Teknologi Sensor Pertanian
Meski begitu, Hermanto mengaku jika data tersebut memang bukan data terkini calon penerima JPS. Nantinya setelah diusulkan dari pemdes, pihaknya masih akan melakukan verifikasi ulang supaya tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan.
Sementara Kepala Dinas Perikanan Gresik Choirul Anam mengakui jika data yang ada merupakan data lama yang belum diperbarui. Dan atas kejadian ini dirinya meminta maaf.
Baca juga: Tercebur Sumur 15 Meter, Kakek 98 Tahun di Kedamean Gresik Ditemukan Tewas
"Data itu memang salah karena dari penyuluh perikanan yang lama. Karena itu kami mohon maaf. Tapi kami sudah lakukan klarifikasi dan perbaiki bersama Bappeda," ucap Choirul Anam.
Editor : Narendra Bakrie