Kawasan Ekonomi Khusus di JIIPE Gresik Kembali Ditolak

jatimnow.com - Forum Kota (Forkot) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Kecamatan Manyar, Gresik, Senin (21/9/2020).

Aksi yang dilakukan Forkot ini merupakan aksi yang kesekian kalinya di kawasan industri dan pelabuhan internasional tersebut. Mereka menolak JIIPE yang dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Baca Juga: Kampung SIBA KLASIK Gresik Terapkan Kurban Minim Sampah

Forkot menilai, pemberlakukan KEK bakal menimbulkan efek negatif di masyarakat karena hanya akan menguntungkan pihak asing serta pemodal besar.

"KEK akan mengurangi pendapatan daerah dan mengancam hak buruh serta mengancam lingkungan hidup," ujar Koordinator Aksi Forkot, Farid.

Sementara Manajemen JIIPE enggan beraudensi dengan perwakilan Forkot dengan alasan masih dalam masa Pandemi Covid-19.

"Kami tidak menemui pengujuk rasa lantaran kondisi Pandemi Covid-19. Kami tak ingin ada klaster baru," terang Community Development (Comdev) Manajemen PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku operator JIPPE, Mifti Haris.

Baca Juga: JIIPE Peduli Bagikan Puluhan Hewan Kurban ke Masyarakat Gresik

Mifti menyebut bahwa penetapan KEK itu merupakan kewenangan pemerintah. Dan PT BKMS selaku operator JIIPE hanya mengusulkan dengan tujuan menarik para investor agar masuk ke Kabupaten Gresik.

Selain itu kawasan industri JIIPE juga diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal dan mampu menjawab berbagai tantangan yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

"Kalau banyak investor yang masuk ke Gresik tentunya akan sangat berimbas positif bagi perekonomian lokal. Salah satunya adalah akan menyerap banyak tenaga kerja lokal sehingga mampu mengurangi pengangguran," papar Mifti.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi Jalin Kerjasama Jaminan Sosial

Disinggung penolakan Forkot terkait pembangunan Smelter Freeport, Mifti justru merasa heran. Sebab menurutnya, kehadiran Freeport di Kabupaten Gresik justru menjadi harapan banyak pihak karena sebagian besar saham Freeport kini adalah milik Pemerintah Republik Indonesia.

"JIIPE sudah sesuai arahan Presiden Jokowi yakni perlunya pemerataan kawasan industri di berbagai kawasan yang dinilai memiliki prospek untuk bisa dikembangkan, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi," pungkasnya.

Editor : Narendra Bakrie

URL : https://jatimnow.id/baca-29917-kawasan-ekonomi-khusus-di-jiipe-gresik-kembali-ditolak